Di tengah dinamika politik Indonesia yang terus bergerak, akomodasi politik sering dipahami sebagai keniscayaan dalam menjaga stabilitas demokrasi. Namun, ketika penentuan jabatan strategis lebih ditopang oleh loyalitas politik ketimbang kapasitas profesional, negara perlahan kehilangan daya tahannya dalam merumuskan, mengantisipasi, dan mengeksekusi kebijakan publik. Materi ini menyoroti bagaimana dominasi lingkaran dalam dalam proses pengambilan keputusan dapat melemahkan peran teknokrat, birokrat karier, dan para profesional yang sesungguhnya menyimpan memori institusional negara — sebuah modal vital dalam menghadapi tantangan pembangunan, krisis sosial-ekonomi, hingga risiko bencana.
Lebih jauh, kajian ini memperlihatkan bahwa pola kepemimpinan yang terlalu berpusat pada kepentingan politik jangka pendek berpotensi menimbulkan konsekuensi sistemik: mulai dari inkonsistensi kebijakan, erosi meritokrasi, meningkatnya ketimpangan, hingga turunnya kepercayaan publik terhadap negara. Ketika tata kelola bergeser dari pemecahan masalah ke pengelolaan kepentingan elit, stabilitas yang dibangun bisa jadi hanya bersifat semu — rapuh ketika diuji oleh krisis nyata yang menuntut kompetensi teknis dan integritas kelembagaan.
Mari membaca selengkapnya untuk memahami lebih jauh risiko-risiko yang tengah kita hadapi — sekaligus peluang untuk memulihkan profesionalisme dan meritokrasi dalam pemerintahan Indonesia.
