Brief Note
Edisi 21, 2016
Oleh Riza Primahendra
Pengantar
Pelemahan ekonomi global yang terjadi dua tahun terakhir telah membut beberapa pihak menyampaikan perlunya Indonesia memperkuat ekonomi domestik, utamanya ekonomi yang melibatkan atau menjadi penghidupan sebagian besar rakyat, dalam rumusan yang lebih sering dikenal, ekonomi kerakyatan.
Demikian pula selama pemilu dan pilkada wacana ekonomi kerakyatan menjadi terminologi dan janji yang sering disebut oleh kandidat apapun ideologi partai politik yang mengusung. Namun demikian dalam perjalanan pemerintahan ekonomi kerakyatan mengalami nasib seperti rakyat kebanyakan, terpinggir dan termarjinalisasikan. Ekonomi kerakyatan seringkali dianggap cukup diwadahi dalam kementrian atau dinas tertentu, memberdayakan ekonomi kerakyatan seringkali dianggap cukup dengan penurunan suku bunga bank. Namun ketika kebijakan ekonomi dirumuskan seperti 10 paket kebijakan ekonomi, kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan keterlibatan dalam Trans Pacific Partnership, sulit kita mengidentifikasi posisi dan peran ekonomi kerakyatan yang proporsional. Ini semua hanya menunjukkan ekonomi kerakyatan dipahami belum sebagaimana mestinya.
Selengkapnya Download Brief Note Edisi 20, 2016
